Komisi VII DPR RI Dukung PT Vale Terus Jalankan Pertambangan Mengedepankan ESG

MAKASSAR, Indonesiasatu.co.id - Menindaklanjuti proses divestasi saham PT Vale Indonesia ke PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Perwakilan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) di Makassar, Rabu 20 Maret 2024.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama anggota Komisi VII Rico Sia dan Rusda Mahmud. Kehadiran mereka untuk menyampaikan dukungan yang besar ke PT Vale  untuk terus melanjutkan pertambangan yang baik, sesuai prinsip prinsip ESG atau Environment Social and Governance.

Baca juga: PT Vale Dukung Simposium Sains Internasional Wallacea di Unhas

Baca juga: Budhy Setiawan Soroti Smelter di Halmahera Timur yang Tak Kunjung Beroperasi

Sugeng bersama anggota Komisi VII DPR RI lainnya diterima Presiden Direktur PT Vale Febriany Eddy serta direksi lainnya, Wakil Presiden Direktur Adriansyah Chaniago, dan Direktur Keuangan Bernardus Irmanto.
Pasca divestasi saham PT Vale yang sudah dilakukan pada 26 Februari lalu, anggota Komisi VII berkunjung dan melakukan diskusi terkait langkah-langkah selanjutnya, dan lebih khusus terkait visi keberlanjutan dan isu-isu renewable energy.

"Kunjungan ini kita lakukan setelah MIND ID mengakuisisi saham Vale dan Sumitomo sebesar 14%, sehingga MIND ID menjadi pemegang saham pengendali dengan total kepemilikan 34 persen. Sedangkan saham publik 20 persen, dan 46 persen masing-masing milik Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining (SMM), " terang Sugeng Suparwoto.

Baca juga: Alien Mus Pertanyakan Komitmen ANTAM Cegah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dengan divestasi tersebut, praktis komposisi direksi perusahaan akan berubah. Posisi direktur utama akan ditentukan oleh MIND ID, demikian halnya Komisaris Utama. Sedangkan posisi direktur yang menangani operasional, sustainability, ESG, serta Posisi Wakil Komisaris akan ditentukan Vale Canada.

Anggota Komisi VII DPR RI tetap mendukung PT Vale untuk terus melanjutkan prinsip prinsip keberlanjutan dan pertambangan yang baik dan bisa menjadi contoh untuk perusahaan tambang lain.

Baca juga: Komitmen Pada Pendidikan, PT Vale Serahkan RKB Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Kolono Morowali

Sehingga, meskipun MIND ID berhak menentukan posisi Direktur Utama, namun urusan bisnis, produksi, sustainability, renewable energy hingga ESG harus dipegang oleh  Vale sebagai perusahaan internasional yang punya pengalaman empiris dalam pertambangan. PT Vale merupakan perusahaan yang dikontrol bersama MIND ID dan Vale.

"PT Vale memproduksi dengan memperhatikan ESG yang tepat, memperhatikan bagaimana environment, dan satu-satunya industri yang smelternya menggunakan renewable energy, pembangkit listrik tenaga air. Maka PT Vale dikategorikan pertambangan yang sangat baik, " ungkap Sugeng Suparwoto.

Baca juga: PT DRY JO PT FMJ Belum Bayar Hak Rekanannya PT BAM Senilai Rp.1,5 Milyar lebih

Sugeng menjelaskan, sudah datang langsung melihat praktik pertambangan yang dijalankan PT Vale di Sorowako. 

"Saya sendiri sudah menyaksikan. Dari sisi ESG, yakni environment, saya melihat bagaimana hutan bisa dikembalikan (reklamasi) dengan benar. Dari sisi sosial, bisa memberi kemanfaatan baik secara nasional, memberi  nilai tambah baik secara ekonomi maupun lingkungan, dan sinergitas yang baik. PT Vale juga kita harap akan memunculkan pengusaha-pengusaha baru, pengusaha lokal dengan kompetensi internasional, " jelas dia.

Senada dengan Sugeng, anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Rico Sia, menyampaikan dukungannya atas kesepakatan divestasi tersebut.

"Dari awal kita tetap mendukung PT Vale. Untuk operasional, kita memang sepakat jangan dilepas (oleh PT Vale), dan oleh diberikan kesempatan kepada mereka apalagi yang punya niat-niat tertentu, " ungkap dia.

Sementara, Febriany Eddy menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi VII DPR RI.

Baca juga: Mulyanto Minta BPK Audit Data Penerimaan Negara Dari Hilirisasi Nikel

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena mendapat dukungan dari DPR RI, khususnya untuk pertambangan berkelanjutan PT Vale. Dari pertemuan ini, DPR sepakat yang baik harus tetap dipertahankan bahkan harus lebih baik lagi. Kita fokus ke hilirisasi nilai tambah, berkelanjutan, dan terus meningkatkan komitmen kita.

Kami Mohon dukungan teman-teman semua bisa menjalankan dengan amanah, yang baik dan manfaat bagi banyak orang terutama bangsa negara, " ucap Febriany.

Contoh Best Mining Practice

Sugeng Suparwoto menjelaskan, Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup selalu menekankan pentingnya ESG untuk dijalankan perusahaan perusahaan pertambangan.

Baca juga: Konsisten Terapkan Good Mining Practice, PT Vale Dapat 5 Penghargaan Environmental & Social Innovation Award 2023

Dia pun berharap, PT Vale Indonesia bisa menjadi  best mining practice untuk perusahaan pertambangan karena menganggap prinsip ESG dijalankan dengan baik.

"Saya menyaksikan langsung di Sorowako,  melihat bagaimana tata kelola lingkunganya, PLTA, danau kita saksikan langsung tidak berkurang kualitas airnya meskipun dipakai untuk kepentingan PLTA, mudah-mudahan selanjutnya setelah dikelola Dirut dari MIND ID, dan di bawah tupoksi PT Vale mudah-mudahan sisi lingkungan terus berjalan dengan baik, " ungkapnya.

Dia menjelaskan, negara sedang kejar-kejaran dengan target net zero emmission, dan untuk mencapainya bukan cuma kerja keras, namun biayanya sangat mahal.

"Menggunakan gas LNG, membangun tanggul (untuk pembangkit listrik tenaga air) itu mahal sekali.Green energy di pembangkitnya ini harus dipikirkan, agar secara long term bisa untung, " ungkap dia

Karena itu, menurut dia, PT Vale dengan pengalaman empiris dalam mining, mampu memitigasi tantangan tersebut selama bertahun tahun. PT Vale menurut dia menjadi korporasi tersehat, menjalankan ESG dengan baik, dan reforestrasi yang berhasil. 

Baca juga: Abdul Hakim Bafagih Ingatkan Investasi Asing Harus Serap Tenaga Kerja Lokal

Febriany Eddy mengungkapkan, dirinya juga saat ini sebagai Wakil Ketua Apindo Bidang ESDM terus mendorong regulasi dan kebijakan pemerintahan terkait kemudahan dalam menjalankan renewable energy.

"Kita tidak melawan penggunaan batubara. Tapi paling tidak yang menjalankan renewable energy ini harusnya dipermudah, " ungkap Febriany. ***